Harga Jagung Anjlok, Pj Bupati Jeneponto Tegaskan Jangan Jual di Bawah HPP

JENEPONTO, SULSEL - Harga Pokok Produktif (HPP) jagung kuning di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan atau anjlok hingga Rp2.600 (Dua ribu enam ratus rupiah) perkilo.

Hal ini, disampaikan oleh Pj. Bupati Jeneponto Junaedi Bakri kepada Indonesiasatu.co.id usai membuka turnamen semarang HUT RI yang ke-79 di lapangan sepak bola Tanetea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea pada Kamis (01/8/2024).

Baca juga: Lagi, Kementan Genjot Realisasi Program KUR Taxi Alsintan di Jawa Timur

"Ini saya punya PR, karena harga jagung kita di Jeneponto anjlok. Kemarin saya cek di Dinas Pertanian ternyata turun Rp2.600, " ucap Junaedi.

Baca juga: Pelaku Usaha Sektor Pertanian, Yusuf Setiawan: Kementan Sudah Prioritaskan Produksi Dalam Negeri

Padahal, Junaedi sudah menegaskan bahwa jangan menjual jagung di bawah harga Rp3.000 (tiga ribu rupiah). Olehnya itu, Ia mencoba menelisik dimana letak benang kusutnya.

"Saya tidak mau kemudian ada pedagang-pedagang yang membeli hasil pertanian itu di bawah Harga Pokok Produktif (HPP), " tegasnya.

Baca juga: Badko HMI Sulselbar Bersama Pemprov Sulsel Dukung Pengembangan UMKM

Dikatakan Junaedi, kalau jagung HPPnya itu Rp3000 (tiga ribu rupiah), demikian halnya padi Rp4000 (empat ribu rupiah).

Pengendalian harga tersebut, tutur Junaedi, salah satu atensi utama selama berada di Jeneponto. Pemerintah harus hadir membersamai petani untuk tetap menjadi ekstensi supaya harga jual propertanian ini dijual diatas HPP sehingga yang untung adalah petani bukan pedagang.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Inisiasi Mandiri Benih Petani Guna Tingkatkan Hasil Pertanian

Upaya pemerintah daerah dalam meningkat produktivitas pertanian di Jeneponto ada tiga hal utama. pertama sebut Junaedi, bibit yang berkualitas, ketersediaan pupuk harus dijamin kepastiannya dan tepat waktu serta bagaimana mekanisasi pertanian.

"Saya berharap Jeneponto ini turut ambil bagian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Tentu terkhusus Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu lumbung pangan, tidak lagi terfokus di daerah Kabupaten Sidrap dan Pinrang, " harapnya (*). 

Baca juga: Bupati Bantaeng Terima Sertipikat Tanah Hak Pakai dari Menteri ATR BPN